MUARASABAK,(Seputar Jambi) – Komisi II DPRD dan Anggota Banggar DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) bergerak cepat meninjau kondisi tiang fender Jembatan Muara Sabak yang mengalami kerusakan setelah ditabrak kapal pada 23 Mei 2026 lalu.
Peninjauan tersebut dilakukan bersama dinas terkait serta pihak perusahaan yang bertanggung jawab atas insiden tersebut, yakni PT Cakram Pana Mutiara Jakarta melalui agen pelayaran PT Haluan Samudra Perkasa (HSP).
Ketua DPRD Tanjab Timur, Zilawati, SH, mengatakan bahwa kunjungan lapangan ini bertujuan untuk melihat secara langsung dampak kerusakan yang terjadi sekaligus memastikan langkah penanganan segera dilakukan.
“Dari hasil pengecekan, memang perbaikan harus segera dilaksanakan. Saat ini tidak ada lagi penghalang atau pelindung yang memadai. Jika terjadi insiden serupa, maka benturan bisa langsung mengenai tiang utama jembatan,” ujarnya.
Usai melakukan peninjauan, Komisi II DPRD Tanjab Timur juga berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat terkait langkah perbaikan yang akan dilakukan.
Berdasarkan keterangan Dinas PUPR, saat ini pihaknya masih menunggu jadwal kunjungan tim dari Balai Teknik Jembatan dan Terowongan Kementerian Pekerjaan Umum. Sebelumnya, koordinasi melalui rapat virtual dan pengiriman surat resmi telah dilakukan.
“Zoom meeting sudah dilaksanakan dan surat juga telah dikirim. Namun, kami masih menunggu jadwal karena tim balai saat ini sedang melakukan peninjauan ke sejumlah jembatan lainnya,” jelas Zilawati.
Selain itu, DPRD juga meminta Dinas PUPR membuka dokumen kontrak pekerjaan pembangunan tiang fender sebagai bahan evaluasi. Langkah tersebut dinilai penting agar proses perbaikan nantinya tetap mengacu pada spesifikasi dan standar pekerjaan awal.
“Kami akan mempelajari dokumen tersebut. Perbaikan harus dilakukan sesuai kondisi semula karena ini merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur,” tegasnya.
Komisi II DPRD Tanjab Timur juga berkomitmen untuk terus mengawal proses perbaikan dan siap mendatangi balai yang berwenang bersama Dinas PUPR guna mempercepat penanganan.
“Sambil seluruh prosedur berjalan, komunikasi dengan pihak balai harus terus dilakukan. Kami meminta Dinas PUPR untuk terus memantau perkembangan. Jika diperlukan, kami akan bersama-sama mendatangi balai terkait,” tandasnya.
Di akhir kunjungan, Zilawati menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Tanjab Timur karena Komisi II DPRD baru dapat meninjau lokasi beberapa waktu setelah kejadian berlangsung. Menurutnya, padatnya agenda kedewanan menjadi alasan keterlambatan tersebut.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat karena baru hari ini dapat turun langsung ke lokasi. Namun, kami memastikan persoalan ini tetap menjadi perhatian serius DPRD,” pungkasnya.(red)
Discussion about this post