MUARASABAK, (Seputar Jambi) – Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan sektor industri migas, Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, ST., melakukan kunjungan resmi ke kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Jakarta pada Rabu (9/7/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda koordinasi dan konsultasi guna mendorong percepatan pembangunan daerah melalui pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari perusahaan-perusahaan migas.

Bupati Dillah didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjab Timur, H. Sapril, S.IP, Kepala Badan Keuangan Daerah Muhammad Awaluddin, S.E., M.E., serta Kepala Bappeda Drs. Ali Fahruddin, MPA.

Dalam pertemuan bersama jajaran pimpinan SKK Migas, Bupati menyampaikan sejumlah usulan program prioritas yang dapat disinergikan dengan dukungan CSR dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di wilayah Tanjab Timur. Fokus utama mencakup sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan program ketahanan pangan masyarakat.

“Melalui dukungan CSR dari sektor migas, kami berharap akan lahir program-program strategis yang tidak hanya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, tapi juga mendorong transformasi sosial dan ekonomi yang lebih merata,” ujar Bupati Dillah.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur terbuka untuk menjalin kemitraan produktif dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk SKK Migas dan perusahaan-perusahaan migas, demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

SKK Migas menyambut baik langkah proaktif tersebut dan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan melalui mekanisme koordinasi bersama para KKKS yang relevan.

Kunjungan ini menjadi bagian penting dalam strategi percepatan pembangunan daerah sekaligus memperkuat posisi Pemkab Tanjab Timur dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat nasional.(red)

MUARASABAK, (Seputar Jambi) – Dalam upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan sektor industri migas, Bupati Tanjung Jabung Timur, Hj. Dillah Hikmah Sari, ST., melakukan kunjungan resmi ke kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Jakarta pada Rabu (9/7/2025).

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda koordinasi dan konsultasi guna mendorong percepatan pembangunan daerah melalui pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari perusahaan-perusahaan migas.

Bupati Dillah didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjab Timur, H. Sapril, S.IP, Kepala Badan Keuangan Daerah Muhammad Awaluddin, S.E., M.E., serta Kepala Bappeda Drs. Ali Fahruddin, MPA.

Dalam pertemuan bersama jajaran pimpinan SKK Migas, Bupati menyampaikan sejumlah usulan program prioritas yang dapat disinergikan dengan dukungan CSR dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang beroperasi di wilayah Tanjab Timur. Fokus utama mencakup sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan program ketahanan pangan masyarakat.

“Melalui dukungan CSR dari sektor migas, kami berharap akan lahir program-program strategis yang tidak hanya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, tapi juga mendorong transformasi sosial dan ekonomi yang lebih merata,” ujar Bupati Dillah.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur terbuka untuk menjalin kemitraan produktif dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk SKK Migas dan perusahaan-perusahaan migas, demi mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

SKK Migas menyambut baik langkah proaktif tersebut dan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan melalui mekanisme koordinasi bersama para KKKS yang relevan.

Kunjungan ini menjadi bagian penting dalam strategi percepatan pembangunan daerah sekaligus memperkuat posisi Pemkab Tanjab Timur dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat nasional.(red)