MUARASABAK,(Seputar Jambi)-Di tengah tekanan fiskal yang kian menguat, DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak hanya mengkritisi besaran anggaran dalam Rancangan APBD 2026, tetapi juga menuntut perubahan pola perencanaan dan tata kelola anggaran daerah agar lebih adaptif menghadapi situasi ekonomi yang sulit.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Hj. Zilawati pada Kamis (6/11/25), lima fraksi—Demokrasi Keadilan, PAN, Nasdem, Gerindra, dan Golkar—menyampaikan sikap bahwa problem utama bukan sebatas penurunan pendapatan, tetapi lemahnya strategi antisipasi dan perencanaan fiskal yang selama ini dianggap belum cukup responsif.

Juru bicara Fraksi Demokrasi Keadilan, Dany Dwi Anggara, menilai kondisi keuangan daerah yang “sangat serius” harus menjadi momentum pembenahan. Ia menegaskan bahwa ketergantungan pada transfer pusat selama ini membuat daerah rentan, sehingga Tanjab Timur dituntut mengembangkan skema pendanaan alternatif dan perencanaan yang lebih visioner.

Fraksi tersebut meminta pemerintah memaparkan secara terbuka capaian RPJMD 2025, karena tanpa evaluasi yang jelas, kebijakan 2026 dikhawatirkan hanya mengulang pola lama tanpa solusi strategis.

Fraksi PAN melalui Ilham Febriansyah mendorong agar APBD 2026 tidak hanya fokus pada jumlah anggaran, tetapi efektivitas layanan. Peningkatan profesionalitas ASN, transformasi digital, dan pengawasan melekat terhadap OPD dinilai menjadi fondasi penting agar anggaran yang kecil tetap memberi dampak besar.

Nasdem menyoroti lemahnya akurasi data dalam rancangan anggaran 2026, terutama terkait penyertaan modal Bank Jambi Rp2 miliar, status tenaga honorer yang tidak terdaftar di BKN, serta rincian penerimaan lain-lain dan Silpa puluhan miliar. Fraksi ini menyatakan bahwa transparansi adalah langkah awal mengembalikan kepercayaan publik di tengah terjadinya pemangkasan anggaran.

Fraksi Gerindra menilai APBD tidak boleh terlepas dari janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat. Program seperti insentif RT, pembangunan tanggul 1.000 km, bantuan kapal nelayan, dan pakaian gratis siswa dinilai harus ditata dalam rencana pembiayaan jangka menengah agar tidak sekadar menjadi slogan kampanye.

Golkar menyoroti pentingnya diversifikasi sumber pendapatan, seperti optimalisasi aset dan retribusi. Menurut Hj. Dewi Julianti, krisis fiskal justru menjadi momentum untuk merapikan tata kelola aset daerah yang selama ini belum maksimal. Golkar juga menegaskan perlunya penajaman program infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Meski masing-masing fraksi memiliki fokus berbeda, seluruhnya sepakat bahwa APBD 2026 hanya dapat menjawab tantangan jika disusun dengan paradigma baru: perencanaan berbasis data, efisiensi ketat, inovasi pendapatan, serta keberpihakan pada masyarakat.

Tekanan fiskal bukan lagi sekadar angka defisit atau penurunan transfer pusat, tetapi alarm bagi seluruh elemen pemerintah daerah untuk merumuskan anggaran yang kreatif, transparan, dan berorientasi pada hasil.(red)

MUARASABAK,(Seputar Jambi)-Di tengah tekanan fiskal yang kian menguat, DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak hanya mengkritisi besaran anggaran dalam Rancangan APBD 2026, tetapi juga menuntut perubahan pola perencanaan dan tata kelola anggaran daerah agar lebih adaptif menghadapi situasi ekonomi yang sulit.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Hj. Zilawati pada Kamis (6/11/25), lima fraksi—Demokrasi Keadilan, PAN, Nasdem, Gerindra, dan Golkar—menyampaikan sikap bahwa problem utama bukan sebatas penurunan pendapatan, tetapi lemahnya strategi antisipasi dan perencanaan fiskal yang selama ini dianggap belum cukup responsif.

Juru bicara Fraksi Demokrasi Keadilan, Dany Dwi Anggara, menilai kondisi keuangan daerah yang “sangat serius” harus menjadi momentum pembenahan. Ia menegaskan bahwa ketergantungan pada transfer pusat selama ini membuat daerah rentan, sehingga Tanjab Timur dituntut mengembangkan skema pendanaan alternatif dan perencanaan yang lebih visioner.

Fraksi tersebut meminta pemerintah memaparkan secara terbuka capaian RPJMD 2025, karena tanpa evaluasi yang jelas, kebijakan 2026 dikhawatirkan hanya mengulang pola lama tanpa solusi strategis.

Fraksi PAN melalui Ilham Febriansyah mendorong agar APBD 2026 tidak hanya fokus pada jumlah anggaran, tetapi efektivitas layanan. Peningkatan profesionalitas ASN, transformasi digital, dan pengawasan melekat terhadap OPD dinilai menjadi fondasi penting agar anggaran yang kecil tetap memberi dampak besar.

Nasdem menyoroti lemahnya akurasi data dalam rancangan anggaran 2026, terutama terkait penyertaan modal Bank Jambi Rp2 miliar, status tenaga honorer yang tidak terdaftar di BKN, serta rincian penerimaan lain-lain dan Silpa puluhan miliar. Fraksi ini menyatakan bahwa transparansi adalah langkah awal mengembalikan kepercayaan publik di tengah terjadinya pemangkasan anggaran.

Fraksi Gerindra menilai APBD tidak boleh terlepas dari janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat. Program seperti insentif RT, pembangunan tanggul 1.000 km, bantuan kapal nelayan, dan pakaian gratis siswa dinilai harus ditata dalam rencana pembiayaan jangka menengah agar tidak sekadar menjadi slogan kampanye.

Golkar menyoroti pentingnya diversifikasi sumber pendapatan, seperti optimalisasi aset dan retribusi. Menurut Hj. Dewi Julianti, krisis fiskal justru menjadi momentum untuk merapikan tata kelola aset daerah yang selama ini belum maksimal. Golkar juga menegaskan perlunya penajaman program infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Meski masing-masing fraksi memiliki fokus berbeda, seluruhnya sepakat bahwa APBD 2026 hanya dapat menjawab tantangan jika disusun dengan paradigma baru: perencanaan berbasis data, efisiensi ketat, inovasi pendapatan, serta keberpihakan pada masyarakat.

Tekanan fiskal bukan lagi sekadar angka defisit atau penurunan transfer pusat, tetapi alarm bagi seluruh elemen pemerintah daerah untuk merumuskan anggaran yang kreatif, transparan, dan berorientasi pada hasil.(red)