MUARASABAK,(Seputar Jambi)  – Puluhan petani dari Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mendatangi kantor desa setempat, meminta kejelasan terkait lahan perkebunan yang selama ini mereka kelola dan kini diklaim oleh PT Agrinas Palma.

Kehadiran warga dipicu oleh penyegelan lahan oleh Satgas PKH, yang kemudian menyerahkan pengelolaan area tersebut kepada perusahaan. Lahan yang menjadi sumber penghidupan puluhan keluarga selama bertahun-tahun itu kini tidak lagi bisa mereka garap.

Warga mengaku terkejut karena proses pengalihan dan klaim lahan berlangsung tanpa pemberitahuan sebelumnya. “Kami tidak pernah diberi tahu. Tiba-tiba lahan yang selama ini kami kelola diklaim orang lain,” ujar salah seorang petani.

Menanggapi situasi ini, Pemerintah Desa Pandan Sejahtera langsung melayangkan surat kepada PT Agrinas Palma untuk meminta klarifikasi mengenai status lahan. Namun, pihak perusahaan tidak hadir pada pertemuan yang dijadwalkan dengan warga.

Kepala Desa, Purwadi, meminta masyarakat tetap tenang sambil menunggu penjelasan resmi. “Jangan khawatir, kalau pihak Agrinas datang, saya akan bertanggung jawab penuh,” ujarnya dalam pertemuan pada Kamis sore (12/3/2026).

Menurut warga, lahan tersebut telah mereka kelola sejak 2010 dengan sistem bagi hasil. Awalnya, 20 persen hasil kebun diserahkan kepada Agrinas untuk disetorkan ke negara. Namun, pola terbaru berubah: 20 persen untuk negara, 30 persen biaya operasional, dan sisa 50 persen dibagi dua dengan pihak kerja sama operasional (KSO), sehingga masyarakat hanya menerima sekitar 25 persen hasil kebun mereka sendiri.

Salah satu petani, Dely, menyatakan keresahan warga terkait masa depan ekonomi keluarga. “Kami hanya ingin kejelasan. Lahan ini sumber hidup kami. Kalau tidak bisa digarap lagi, bagaimana kami mencukupi kebutuhan keluarga?” ungkapnya.

Warga sudah berupaya menghubungi pihak perusahaan melalui surat dan kontak langsung, tetapi belum mendapat jawaban. Mereka berharap pemerintah daerah, termasuk Bupati dan Gubernur, dapat memfasilitasi mediasi agar konflik lahan ini diselesaikan secara adil.

“Harapannya, pemerintah bisa turun tangan sehingga kami bisa kembali mengelola lahan tanpa ada rasa takut atau dirugikan,” tambah Dely.

Petani Desa Pandan Sejahtera kini menanti langkah konkret dari pemerintah desa dan pihak terkait, agar sumber penghidupan mereka tetap aman dan keberlangsungan ekonomi keluarga tidak terganggu.(red)

MUARASABAK,(Seputar Jambi)  – Puluhan petani dari Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mendatangi kantor desa setempat, meminta kejelasan terkait lahan perkebunan yang selama ini mereka kelola dan kini diklaim oleh PT Agrinas Palma.

Kehadiran warga dipicu oleh penyegelan lahan oleh Satgas PKH, yang kemudian menyerahkan pengelolaan area tersebut kepada perusahaan. Lahan yang menjadi sumber penghidupan puluhan keluarga selama bertahun-tahun itu kini tidak lagi bisa mereka garap.

Warga mengaku terkejut karena proses pengalihan dan klaim lahan berlangsung tanpa pemberitahuan sebelumnya. “Kami tidak pernah diberi tahu. Tiba-tiba lahan yang selama ini kami kelola diklaim orang lain,” ujar salah seorang petani.

Menanggapi situasi ini, Pemerintah Desa Pandan Sejahtera langsung melayangkan surat kepada PT Agrinas Palma untuk meminta klarifikasi mengenai status lahan. Namun, pihak perusahaan tidak hadir pada pertemuan yang dijadwalkan dengan warga.

Kepala Desa, Purwadi, meminta masyarakat tetap tenang sambil menunggu penjelasan resmi. “Jangan khawatir, kalau pihak Agrinas datang, saya akan bertanggung jawab penuh,” ujarnya dalam pertemuan pada Kamis sore (12/3/2026).

Menurut warga, lahan tersebut telah mereka kelola sejak 2010 dengan sistem bagi hasil. Awalnya, 20 persen hasil kebun diserahkan kepada Agrinas untuk disetorkan ke negara. Namun, pola terbaru berubah: 20 persen untuk negara, 30 persen biaya operasional, dan sisa 50 persen dibagi dua dengan pihak kerja sama operasional (KSO), sehingga masyarakat hanya menerima sekitar 25 persen hasil kebun mereka sendiri.

Salah satu petani, Dely, menyatakan keresahan warga terkait masa depan ekonomi keluarga. “Kami hanya ingin kejelasan. Lahan ini sumber hidup kami. Kalau tidak bisa digarap lagi, bagaimana kami mencukupi kebutuhan keluarga?” ungkapnya.

Warga sudah berupaya menghubungi pihak perusahaan melalui surat dan kontak langsung, tetapi belum mendapat jawaban. Mereka berharap pemerintah daerah, termasuk Bupati dan Gubernur, dapat memfasilitasi mediasi agar konflik lahan ini diselesaikan secara adil.

“Harapannya, pemerintah bisa turun tangan sehingga kami bisa kembali mengelola lahan tanpa ada rasa takut atau dirugikan,” tambah Dely.

Petani Desa Pandan Sejahtera kini menanti langkah konkret dari pemerintah desa dan pihak terkait, agar sumber penghidupan mereka tetap aman dan keberlangsungan ekonomi keluarga tidak terganggu.(red)